A. TERBENTUKNYA KESADARAN NASIONAL
1. Lahirnya kelompok intelektual
Sistem diskriminasi rasial terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat baik
dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan. Sistem yang dikembangkan
tersebut dikenal dengan Stelsel Kolonial. Masyarakat terbelah dalam beberapa strata yaitu
orang Belanda asli/totok, Belanda Campuran, Timur Asing dan Bumi Putra (pribumi).
Masyarakat pribumi ini masih memiliki tingkatan-tingkatan seperti golongan bangsawan,
priyayi dan rakyat biasa.
Dalam masalah pendidikanpun juga terjadi diskriminasi, karena sekolah untuk
masyarakat Eropa, Timur Asing dan kelompok bangsawan berbeda dengan sekolah untuk
golongan pribumi. Untuk pribumi adalah sekolah kelas dua, yang hanya untuk kemampuan
membaca dan menulis. Dengan demikian golongan pribumi akan tertinggal dalam bidang
intelektual.
Salah satu ciri masyarakat terjajah, adalah terbatasnya kaum cerdik pandai (intelektual).
Jika ingin merubah semua itu tentunya bagaimana rakyat dapat memperoleh kesempatan
belajar yang selama ini terjadi diskriminasi antara orang Belanda dengan kaum Bumi Putra.
Dalam rangka mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
ternyata masih ada sekelompok masyarakat di Belanda yang peduli akan nasib rakyat
Indonesia itu.
Pada tahun 1898, dalam majalah de Gids, dia menulis artikel berjudul Een Ereschuld
(Hutang Kehormatan atau Hutang Budi). Dijelaskannya bahwa Belanda banyak menyengsarakan
rakyat Indonesia. Telah begitu besar kekayaan Indonesia mengalir ke Belanda (politik batig
slof). Untuk itu, perlu ada pengembalian kepada bangsa Indonesia oleh pemerintah Belanda,
karena itu merupakan suatu hutang.
Terbatasnya kaum cerdik pandai oleh karena bidang pendidikan bukan menjadi prioritas
Belanda. Pada masa VOC keinginan Belanda adalah bagaimana memperoleh kekayaan
sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya diambil kebijakan monopoli perdagangan. Sistem
Tanam Paksa yang dilakukan oleh Belanda ternyata membawa kesengsaraan yang luar biasa
bagi rakyat Indonesia. Pelaksanaan sistem tanam paksa telah mengakibatkan rakyat Indonesia
menderita.
Namun karena desakan dari berbagai pihak terutama dari kalangan kaum liberal di
negeri Belanda lahir kemudian politik etis. Kebijaksanaan yang diambil sebagai balas budi
adalah dengan menerima konsep Th. C. Van Deventer yang dituangkan dalam trilogi, yang
meliputi irigasi, emigrasi, dan edukasi.
Di atas telah disebutkan, bahwa sistem pendidikan kolonial bersifat diskriminatif. Pada
mulanya, diperkenalkan Sekolah Kelas Dua untuk anak-anak pribumi dan Sekolah Kelas Satu
untuk anak-anak pegawai negeri, orang-orang yang punya kedudukan dalam masyarakat,
dan masyarakat golongan “berpunya”. Bagi golongan Eropa dan para bangsawan disediakan
Sekolah Rendah. Sejak Abad ke-20 dibuka sistem sekolah desa atau Volksschool yang lamanya
tiga tahun. Bagi yang akan melanjutkan, disediakan sekolah sambungan (Vervolgschool) selama
dua tahun.
Perkembangan sistem pendidikan itu sebenarnya menjadi bumerang bagi Belanda di
Indonesia. Walaupun sistem pendidikan Barat memperkenalkan sistem nilai Barat, akan tetapi
rasa kebangsaan rakyat Indonesia tidaklah luntur. Hal itu terlihat dari munculnya semangat
kebangsaan, yang kemudian menjadi sebuah gerakan. Muncullah tokoh-tokoh pergerakan
nasional, seperti dr. Sutomo, dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Surjadi Suryaningrat, tidak
dapat dilepaskan dari adanya kemajuan dalam bidang pendidikan tersebut. Melalui ilmu
yang diperoleh di bangku sekolah, kesadaran mereka justru tumbuh subur untuk menyusun
kekuatan, yang kemudian menjelma menjadi organisasi modern. Semua itu tidak terlepas
dari munculnya para intelektual yang akhirnya menjadi pelopor pergerakan nasional.
Untuk mendukung pelaksanaan Politik Etis, pemerintah Belanda mencanangkan
Politik Asosiasi dengan semboyan unifikasi. Politik Asosiasi berkaitan dengan sikap damai
dan menciptakan hubungan harmonis antara Barat (Belanda) dan Timur (Rakyat pribumi).
Dengan Politik Asosiasi dan semboyan unifikasi, akan terjadi suatu proses pembelandaan
terhadap rakyat Indonesia. Namun demikian ternyata cara yang dilakukan Belanda ini
tidak memperoleh sambutan dari rakyat Indonesia sehingga kebijakan ini tidak membawa
hasil. Mereka berpandangan bahwa bangsa Belanda merasa superior, lebih kuat dan unggul,
sehingga politik Asosiasi justru menimbulkan hubungan yang paternalistik. Belanda berperan
sebagai Bapak dan Indonesia sebagai anak yang masih harus dibina.
Setelah dilaksanakannya Politik Etis sebagai salah satu kebijakan pemerintah Hindia
Belanda, banyak lembaga pendidikan mulai berdiri. Namun demikian ternyata diskriminasi
rasial menjadi salah satu hambatan masuk sekolah. Sistem pendidikan juga dikembangkan
disesuaikan dengan status sosial masyarakat (Eropa, Timur Asing dan Bumiputra). Untuk
kelompok bumiputra masih diwarnai oleh status keturunan yang terdiri dari kelompok
bangsawan kaum priyayi dn rakyat jelata.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka struktur pendidikan terdiri dari pendidikan
dasar yang didalamnya ada ELS (Europese Legerschool) dan HIS (Holandsch Inlandschool) untuk
keturunan Indonesia asli yang berada pada golongan atas. Sedangkan untuk golongan
Indonesia asli dari kelas bawah disediakan Sekolah Kelas Dua.
Dalam pendidikan tingkat menengah ada HBS (Hogere Burger School) MULO (Meer
Uitegbreit Ondewijs), AMS (Algemene Middelbare Aschool). Disamping itu juga ada beberapa
sekolah kejuruan/keguruan seperti Kweek School, Normaal School.
Untuk pendidikan tinggi, ada Pendidikan Tinggi Teknik (Koninklijk Instituut voor Hoger
Technisch Ondewijs in Nederlandsch Indie), Sekolah Tinggi Hukum (Rechschool), dan Sekolah
Tinggi Kedokteran yang berkembang sejak dari Sekolah Dokter Jawa, STOVIA, NIAS dan
GHS (Geneeskundige Hogeschool).
Pendidikan kesehatan (kedokteran tersebut di atas) yang sejak 2 Januari 1849 semula
lahir sebagai Sekolah Dokter Jawa, kemudian pda tahun 1875 diubah menjadi Ahli Kesehatan
Bumiputra (Inlandsch Geneeskundige). Dalam perkembangannya pada tahun 1902 menjadi
dokter Bumiputra (Inlandsch Arts). Sekolah ini diberi nama STOVIA (School tot Opleiding van
Indische Artsen) yang kemudian pada tahun 1913 diubah menjadi NIAS (Nederlandsch Indische
Artsenschool).
Di atas telah dikatakan bahwa munculnya sistem pendidikan tidak dapat dipisahkan
dengan politik etis. Dari sinilah mulai adanya perhatian terhadap perkembangan pendidikan
mengingat salah satu dari Trilogi van Deventer secara eksplisit menyebutkan mengenai
edukasi.
Jika dikaitkan dengan lahirnya pergerkan nasional, peranan lulusan sekolah Belanda
memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini terbukti dengan kehadirannya sebagai pelopor
dalam pergerakan nasional dengan mendirikan organisasi seperti studie Fond maupun Budi
Utomo.
2. Peranan Pers Dalam Pergerakan Nasional
Salah satu hal mendasar yang dialami oleh para pejuang, khususnya pada masa
pergerakan nasional adalah bagaimana mengkomunikasikan perjuangan itu pada pihak lain.
Kurangnya komunikasi ini dapat memberikan dampak negatif dalam sebuah perjuangan.
Komunikasi sangat bermanfaat dalam upaya mengkoordinasikan perjuangan. Salah satu
sarana yang dapat dipergunakan untuk mengkomunikasikan perjuangan itu adalah melalui
pers. Ketajaman “pena” pers itu dapat memberikan motivasi pada para pejuang, sebab
bagaimanapun sebuah terbitan pasti memiliki “warna” dan nuansa yang subjektif.
Secara umum, pers harus mampu memeperjuangkan objektivitas, menjadi alat
pendidikan, alat penyalur aspirasi, sebagai lembaga pengawasan dan juga sebagai upaya
untuk penggalangan opini umum. Dengan demikian, pers dapat berfungsi sebgai alat
perjuangan bangsa. Bagi bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional itu, pers dapat
berfungsi sebagai alat propaganda demi kepentingan bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
kedudukan pers amat penting. Pers yang berbahasa Melayu, dalam perjuangan bangsa
Indonesia, amat penting karena dapat menarik pembaca dari kelompok Bumi Putra.
Keberadaan pers yang berbahasa Melayu merupakan ancaman bagi pers Belanda atau pers
Tionghoa. Oleh karena itu, dalam usaha untuk menarik pembaca, pemerintah Belanda juga
menerbitkan pers berbahasa Melayu.
Pers mampu memberikan sumbangan terhadap timbulnya kesadaran bangsa Indonesia.
Sebagai contoh, setelah Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, surat edaran yang
berkaitan dengan pendirian BU itu dimuat dalam Surat Khabar De Locomotif dan Bataviaasch
Nieuwsblad. Hal yang sama juga dilakukan oleh majalah Jong Indie. Pemuatan surat edaran pendirian Budi Utomo itu memberikan nilai positif karena masyarakat segera tahu sesuatu
telah terjadi.
Memperingati 100 tahun bebasnya negara ini dari kekuasaan Perancis mendapatkan
reaksi yang amat keras. Hal itu terlihat dari pemuatan tulisan Suwardi Surjaningrat dalam
surat kabar de’ Express (surat kabar yang dimiliki Indische Partij). Peranan pers tidak terbatas
pada terbitan di Hindia Belanda. Di luar negeri pun (negeri Belanda) Perhimpunan Indonesia
menerbitkan Indonesia Merdeka. Penerbitan tersebut memberikan sumbangan besar dalam
mengkomunikasikan perjuangan bangsa Indonesia di luar negeri. Ini terbukti dari seringnya
Perhimpunan Indonesia mengikuti pertemuan internasional.
